Bandung – Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan peluncuran program Petani Milenial rencananya berlangsung pertengahan Maret ini. Sejumlah pihak menyoroti program tersebut.
“Kemungkinan pertengahan Maret kita mulai program ini, karena seiring dengan itu banyak tanah baru yang didaftarkan alhamdulillah, sementara ini kan kita tanah sendiri, tanah BUMN dan tanah pribadi,” ujar Emil –sapaan Ridwan–. Sabtu (27/2).
“Jaminan pembiayaan dan pembelian yang menjadi konsepnya, tanpa yang tadi susah menggerakkan anak-anak muda bertani karena dianggap pendapatan tidak setara, modalnya susah jadi kesimpulannya itu,” ujar Emil menambahkan.
Minat generasi muda untuk mengikuti program Petani Milenial Jabar cukup tinggi. Sampai saat ini telah ada 9 ribu milenial yang telah mendaftar dalam program tersebut. Dari jumlah tersebut ada calon peserta yang datang dari luar Jawa Barat. Setelah melalui serangkaian seleksi administrasi, Benny menyebut, calon Petani Milenial akan mengikuti tahapan wawancara.
“Kita masih memetakan karena dari 9 ribu sekian yang mendaftar ada yang di luar Jabar yang mendaftar. Kita seleksi, kurang lebih ada sekitar 6 ribu sekian lagi. Dari 6 ribu sekian, nanti ada seleksi lagi, terutama akan kita kuatkan dulu anak-anak yang memang dekat dengan lahan,” kata Kabiro Perekonomian, Setda Jabar Benny Bachtiar saat dihubungi, Minggu (28/2).
DPRD Jabar menyorot soal penyiapan lahan untuk merealisasikan program tersebut. Menurut Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira bukan hal mudah bagi Pemprov Jabar untuk menggulirkan program Petani Milenial. Pasalnya kondisi lahan di Jawa Barat saat ini sudah semakin terbatas.
“Alih fungsi sangat tinggi sekali terutama untuk jadi pemukiman dan tempat usaha, juga pabrik. Ini juga pasti kesulitannya lahan, bagaimana menyediakan lahan untuk calon petani milenial, mereka akan garap lahan siapa,” kata Yunandar via sambungan telepon, Minggu (28/2).
Dia menyatakan Pemprov Jabar memang memiliki aset lahan. Namun, kata Yunandar, tidak mungkin semuanya dikelola jadi lahan pertanian. “Ada peluang itu, cuman tidak cukup besar,” ucap Yunandar.
Pengamat Kebijakan Publik Cecep Darmawan berharap program petani milenial ini benar-benar mampu mengangkat derajat para petani sehingga tidak menjadi program yang sia-sia.
“Saya pikir gini, jadi kebijakan itu tidak boleh parsial, kalau hanya sekedar terkenal dengan tema yang jadi viral untuk apa? Tapi harus mendalam, kebijakan harus dipikirkan secara komprehensif 10 tahun 20 tahun mungkin 100 tahun ada yang dituju oleh pertanian kita,” kata Cecep via sambungan telepon, Minggu (28/2)
Seperti diketahui, program yang bertujuan untuk solusi pengangguran di masa pandemi COVID-19 digemborkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di media sosial. Namun, peluncuran program tersebut meleset dari waktu yang sudah direncanakan yakni pada pertengahan Februari.
Cecep berharap program ini jangan hanya sekedar lip service saja bahwa milenial bisa kerja. Tapi bagaimana mengangkat harkat derajat kaum petani secara masif.
“Kalau saya lebih cenderung bagaimanapun petani kita menjadi petani modern, bukan hanya terfokus milenial, tapi harus kebijakan pertanian, untuk apa mengajak milenial tanpa secara mendasar memperbaiki kehidupan para petani kita, apalagi hanya di media sosial,” tutur Cecep.
(bbn/bbn)
