Site icon MediaBerita

Pemerintah-Pengusaha Pede Vaksinasi Bisa Genjot Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Vaksinasi COVID-19 tengah dikebut oleh pemerintah. Selain untuk memutus rantai penyebaran COVID, vaksinasi juga dinilai bisa menggenjot pemuliihan ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tercepat dalam melakukan vaksinasi. Wakil Ketua Kadin bidang Hubungan Internasional Sinta Kamdani menjelaskan, pihak swasta optimistis vaksinasi ini bisa mendorong percepatan ekonomi.

“Oleh karena itu kami sangat mendukung program vaksinasi oleh Pemerintah. Swasta juga antusias untuk bisa melaksanakan vaksinasi mandiri.” Kata Sinta ditulis Minggu (18/4/2021).

Dunia usaha melihat strategi Pemerintah dalam penanganan pandemi mulai terlihat dampak ekonominya dalam kwartal pertama. Meskipun belum sepenuhnya pulih, tetapi geliat ekonomi Nampak mulai bergairah. Dengan dukungan program vaksinasi, Dunia Usaha maupun Pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2021 bisa tercapai.

Optimisme vaksinasi bisa mempercepat pemulihan ekonomi juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mantan Wakil Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah betul-betul serius dalam melakukan vaksinasi.

“Kita serius mencapai target vaksinasi massal agar masyarakat Indonesia lebih aman dalam berkegiatan. Ini akan menjadi modal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi.” Kata Menkes.

Sementara itu, Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga menyambut baik optimisme ini. Menurut Jerry, Golkar akan terus mendukung upaya Pemerintah dalam pencapaian target vaksinasi massal dalam rangka mencapai herd immunity pada tahun 2021. Diskusi ini menurutnya merupakan upaya dari Balitbang Golkar untuk mempertemukan berbagai stake holder dalam mencari solusi bersama untuk mitigasi kesehatan dan ekonomi.

“Golkar menekankan perlunya penguatan kolaborasi berbagai stake holder. Pandemi adalah masalah kita bersama dan harus diselesaikan dengan sinergi dan kolaborasi.” Kata Jerry.

Bac juga : Terungkap Kelebihan Pembayaran Alat Damkar Jakarta di Laporan BPK

(das/zlf)

Exit mobile version