JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghendaki ada pengawasan Satpol PP dan bantuan TNI-Polri untuk mengawasi penerapan pembatasan makan di daerah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai pengawasan berikut memang diperlukan. Sahroni mengingatkan tugas aparat di lapangan ini mesti jelas. Supaya tidak berlangsung gesekan dengan masyarakat.
“Harus jelas terhitung apa yang kudu para aparat ini lakukan, SOP-nya clear, jangan sampai nanti berlangsung gesekan di lapangan,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (27/7).
Sahroni mengatakan, kala diputuskan pembatasan makan di tempat selama 20 menit lumrah jika tersedia pengawasan. Jumlah warung yang cukup banyak, ia nilai, alasan yang bisa dipahami mengapa sampai diterjunkan anggota TNI-Polri. Politikus NasDem ini terhitung mengingatkan bagaimana efektivitas dan efisiensi pengawasan oleh aparat keamanan ini.
“Ya terkecuali aturannya memang udah diputuskan untuk pembatasan makan 20 menit, berkenan tidak rela ya wajib tersedia pengawasan dan penegakan aturan. Karena jumlah warung sangat banyak ya aku tahu kenapa TNI-Polri mesti diturunkan mengawasi. Pertanyaannya tentang efektivitas dan efisiensinya aja,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah menerapkan pembatasan sementara makan pengunjung maksimal 20 menit di warung atau area makan sejenis terhadap tempat yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Inmendagri berharap ada pengawasan berasal dari Satpol PP dan pemberian TNI-Polri.
“Memastikan bahwa keputusan ini bisa tegak. Mulai dari persuasif, pencegahan, sosialisasi, hingga ke beberapa langkah koersif tentu saja dengan cara-cara yang santun dan tidak memanfaatkan kapabilitas yang berlebihan, excessive use of force yang kontraproduktif,” tandas Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).
Oleh gara-gara itu, selagi makan Tito menghendaki tidak sebabkan aksi atau kesibukan yang membuat terjadinya droplet sampai berkata pas makan. Aturan berikut kata Tito pun udah diterapkan di sebagian negara.
“Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di sebagian negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara dan sesudah itu 20 menit cukup, sesudah itu beri tambahan giliran kepada anggota penduduk yang lain,” bebernya.
TNI-Polri Ditugaskan Awasi PPKM, Komisi III Tegaskan Jangan Sampai Terjadi Gesekan
MERDEKA
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghendaki ada pengawasan Satpol PP dan bantuan TNI-Polri untuk mengawasi penerapan pembatasan makan di daerah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai pengawasan berikut memang diperlukan. Sahroni mengingatkan tugas aparat di lapangan ini mesti jelas. Supaya tidak berlangsung gesekan dengan masyarakat.
“Harus jelas terhitung apa yang kudu para aparat ini lakukan, SOP-nya clear, jangan sampai nanti berlangsung gesekan di lapangan,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (27/7).
Sahroni mengatakan, kala diputuskan pembatasan makan di tempat selama 20 menit lumrah jika tersedia pengawasan. Jumlah warung yang cukup banyak, ia nilai, alasan yang bisa dipahami mengapa sampai diterjunkan anggota TNI-Polri. Politikus NasDem ini terhitung mengingatkan bagaimana efektivitas dan efisiensi pengawasan oleh aparat keamanan ini.
“Ya terkecuali aturannya memang udah diputuskan untuk pembatasan makan 20 menit, berkenan tidak rela ya wajib tersedia pengawasan dan penegakan aturan. Karena jumlah warung sangat banyak ya aku tahu kenapa TNI-Polri mesti diturunkan mengawasi. Pertanyaannya tentang efektivitas dan efisiensinya aja,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah menerapkan pembatasan sementara makan pengunjung maksimal 20 menit di warung atau area makan sejenis terhadap tempat yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Inmendagri berharap ada pengawasan berasal dari Satpol PP dan pemberian TNI-Polri.
“Memastikan bahwa keputusan ini bisa tegak. Mulai dari persuasif, pencegahan, sosialisasi, hingga ke beberapa langkah koersif tentu saja dengan cara-cara yang santun dan tidak memanfaatkan kapabilitas yang berlebihan, excessive use of force yang kontraproduktif,” tandas Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).
Oleh gara-gara itu, selagi makan Tito menghendaki tidak sebabkan aksi atau kesibukan yang membuat terjadinya droplet sampai berkata pas makan. Aturan berikut kata Tito pun udah diterapkan di sebagian negara.
“Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di sebagian negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara dan sesudah itu 20 menit cukup, sesudah itu beri tambahan giliran kepada anggota penduduk yang lain,” bebernya.