Jakarta – Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pembahasan mengenai stabilisasi Jalur Gaza pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya, Trump menyampaikan apresiasi kepada sejumlah negara yang berkomitmen memberikan personel, kepolisian, maupun pelatihan untuk mendukung kondisi keamanan di Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berpidato dalam Sidang Umum PBB ke-81 di New York, Selasa (22/9/2026). Sidang Umum PBB tahun ini berlangsung pada 22-28 September dan mempertemukan kepala negara serta pemerintahan dari berbagai negara.
Dalam bagian pidatonya mengenai Gaza, Trump menyinggung perkembangan rencana pemulihan wilayah tersebut. Ia menyebut sejumlah negara yang menurutnya telah memberikan komitmen dalam mendukung proses stabilisasi.
Indonesia termasuk negara yang disebut bersama Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania. Menurut Trump, negara-negara tersebut berkomitmen menyediakan pasukan, personel kepolisian, atau pelatihan yang berkaitan dengan upaya membantu stabilisasi Gaza.
Penyebutan Indonesia itu berlangsung di tengah pembahasan lebih luas mengenai masa depan Gaza setelah konflik. Trump juga menyampaikan bahwa sejumlah negara telah bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan rencana perdamaian dan proses pemulihan di wilayah tersebut.
Selain dukungan personel, kontribusi dalam kerangka tersebut mencakup bantuan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza. Trump menyebut sejumlah negara yang memberikan dukungan finansial dalam pidatonya, termasuk Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Turki.
Komitmen Indonesia terhadap upaya stabilisasi Gaza sebelumnya telah menjadi bagian dari pembahasan internasional. Pada Februari 2026, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam rencana pasukan multinasional bagi Gaza, meski pada saat itu rincian mengenai penempatan dan wilayah operasi belum disepakati.
Dalam perkembangan terbaru, Indonesia juga terlibat dalam pertemuan bersama sejumlah negara Arab dan negara mayoritas Muslim di sela Sidang Umum PBB. Pertemuan yang berlangsung di New York pada 21 September 2026 itu dihadiri menteri luar negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Pertemuan tersebut membahas kondisi kemanusiaan di Gaza serta pelaksanaan rencana pemulihan. Para menteri juga menyerukan kelancaran bantuan kemanusiaan dan pemulihan infrastruktur penting di wilayah tersebut.
Keterlibatan Indonesia dalam pembahasan Gaza berlangsung dalam konteks upaya internasional untuk mengatur fase pascakonflik. Dukungan keamanan dan pelatihan menjadi salah satu aspek yang dibicarakan selain bantuan kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, serta pembangunan kembali.
Di sisi lain, persoalan Gaza masih menjadi salah satu isu utama dalam agenda Sidang Umum PBB. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pembukaan debat umum menyerukan penguatan dialog dan de-eskalasi di tengah konflik yang masih berdampak terhadap masyarakat sipil.
Karena itu, penyebutan Indonesia oleh Trump tidak berdiri sendiri. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan internasional mengenai pembagian peran negara-negara dalam mendukung stabilisasi Gaza.
Bagi Indonesia, komitmen tersebut juga berkaitan dengan keterlibatan dalam upaya multilateral. Bentuk kontribusi, mekanisme penempatan personel, mandat, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjadi aspek yang perlu diperjelas dalam pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan rencana perdamaian dan mekanisme stabilisasi yang disepakati para pihak. Dengan demikian, kontribusi setiap negara tidak hanya berkaitan dengan pengerahan personel, tetapi juga koordinasi keamanan, bantuan kemanusiaan, pelatihan, serta dukungan terhadap proses pemulihan Gaza.
