MediaLontar.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan penting dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) oleh personel Datasemen Khusus Antiteror atau Densus 88. Pertemuan ini dilakukan di tengah sorotan publik terhadap isu tersebut.
“Sudah saya panggil tadi,” kata Jokowi saat ditemui usai acara inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Presiden menyatakan bahwa kedua pejabat tinggi tersebut juga hadir dalam acara peresmian Govtech di Istana Negara pada hari yang sama.
Dalam suasana resmi di Istana Negara, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terlihat bersalaman dan berbincang singkat. Jaksa Agung menegaskan tidak ada masalah dengan Kapolri, mengindikasikan hubungan baik antara kedua institusi hukum tersebut meski isu penguntitan mencuat.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi enggan menjelaskan lebih rinci mengenai pembicaraan yang dilakukan bersama Kapolri dan Jaksa Agung. “Tanyakan ke Kapolri langsung,” ujar Presiden dengan tegas, meminta agar awak media memperoleh keterangan langsung dari Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri Listyo Sigit, saat dimintai keterangan lebih lanjut, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar mengenai dugaan penguntitan Jampidsus. “Emang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa juga,” ucapnya, berusaha menenangkan situasi dan menepis anggapan adanya ketegangan antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Insiden yang memicu perhatian ini terjadi pada Ahad malam di sebuah restoran makanan Perancis di Cipete, Jakarta Selatan. Seorang anggota Densus 88 dilaporkan tertangkap basah saat menguntit Jampidsus, Febrie Adriansyah. Insiden tersebut terjadi ketika dua orang masuk ke restoran tidak lama setelah Febrie tiba, salah satu dari mereka diduga mengarahkan alat perekam ke arah meja Febrie.
Reaksi cepat datang dari seorang anggota Polisi Militer yang tengah mengawal Febrie. Anggota tersebut langsung merangkul orang yang diduga anggota Densus 88 itu dan membawanya keluar dari restoran, sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil interogasi, pria yang tertangkap diketahui sebagai anggota Densus 88.
Pengamanan ekstra terhadap Febrie Adriansyah dilakukan setelah berbagai intimidasi yang diterima tim penyidik Kejaksaan Agung saat menangani kasus-kasus besar, termasuk kasus korupsi tambang di Bangka Belitung. Saat ini, Kejaksaan Agung juga menjadi sorotan usai mengungkap kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dengan nilai mencapai Rp 271 triliun.
Dalam konteks ini, perlindungan tambahan bagi Jampidsus diberikan oleh Polisi Militer TNI untuk memastikan keselamatan Febrie Adriansyah. Langkah tersebut menjadi sangat penting mengingat tingginya risiko yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan jaringan korupsi yang kompleks.
Sementara itu, masyarakat dan berbagai pihak terus memantau perkembangan isu ini. Kejaksaan Agung dan Kepolisian diminta untuk bekerja sama dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan transparan dan tanpa intervensi yang dapat mengganggu proses penyidikan.
Selain isu penguntitan, Presiden Jokowi juga menghadapi berbagai tantangan lain, termasuk penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan pada 1 Juni mendatang. “Pemerintah akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara,” kata Jokowi saat ditanya mengenai kebijakan kenaikan harga BBM.
Seiring dengan itu, desakan dari Projo (Pro-Jokowi) untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum partai politik guna mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi perhatian publik. Ini menunjukkan betapa dinamisnya situasi politik dan hukum di Indonesia saat ini.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Jokowi, Kapolri, dan Jaksa Agung merupakan upaya untuk meredakan ketegangan dan memastikan bahwa setiap dugaan dan isu yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Integritas dan transparansi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia.
Presiden Jokowi, dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, berusaha memastikan bahwa setiap isu yang muncul dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan tanpa hambatan yang berarti.
Baca juga: AstraZeneca Akui Kemungkinan Efek Samping Jarang dari Vaksin Covid-19
Sumber: Tempo.