Medialontar.com – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan Indonesia tengah menghadapi triple planetary crisis atau tiga krisis besar yang saling berkaitan, yakni krisis iklim, krisis pencemaran, dan krisis sampah. Pernyataan itu ia sampaikan saat mengikuti aksi bersih sungai dan penanaman pohon di aliran Sungai Cikeas, Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2).
Dalam kegiatan tersebut, Hanif menilai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia tidak lagi bersifat wacana global. Ia menyebut krisis tersebut telah menjadi persoalan nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Kita benar-benar berada di dalam pusaran triple planetary crisis. Ini bukan lagi isu dunia, ini sudah menjadi tantangan nyata yang kita hadapi dari hari ke hari,” ujar Hanif di hadapan peserta aksi lingkungan.
Ia merujuk data United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang mencatat tahun 2024 sebagai periode dengan suhu global terpanas sepanjang sejarah pencatatan modern. Kenaikan suhu rata-rata bumi telah mencapai 1,4 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri.
Menurut Hanif, peningkatan suhu tersebut membawa konsekuensi serius bagi negara tropis seperti Indonesia. Perubahan pola cuaca kini semakin sulit diprediksi. Intensitas hujan ekstrem meningkat. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, muncul lebih sering. Selain itu, kenaikan muka air laut menjadi ancaman nyata bagi wilayah pesisir.
“Kenaikan suhu 1,4 derajat ini sangat berdampak bagi negara tropis seperti Indonesia. Curah hujan ekstrem, hidrometeorologi, banjir, dan kenaikan muka air laut sudah menjadi pola baru, bukan lagi anomali,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi sungai di berbagai daerah yang belum sepenuhnya terbebas dari pencemaran. Berdasarkan pengamatannya selama bertugas, hampir tidak ada sungai yang benar-benar bersih dari sampah plastik maupun limbah domestik lainnya.
“Sepanjang saya bertugas, hampir tidak ada satu pun sungai kita yang benar-benar bersih dari sampah, baik plastik maupun limbah lainnya. Ini menjadi pekerjaan besar kita bersama,” ujarnya.
Hanif menekankan bahwa persoalan sampah laut berawal dari daratan. Sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik kerap berakhir di sungai. Aliran sungai kemudian membawa limbah tersebut hingga ke laut. Kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga memperparah krisis iklim melalui gangguan terhadap keseimbangan lingkungan.
“Sampah laut dimulai dari sampah sungai. Dari daratan yang jatuh ke sungai lalu ke laut dan memperparah krisis iklim. Karena itu kita harus bergerak dari hulu,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor. Salah satunya melalui penguatan National Plastic Action Plan. Pemerintah juga membangun sinergi dengan berbagai mitra internasional guna mempercepat pengurangan sampah plastik dan meningkatkan sistem pengelolaan limbah.
Hanif menilai pendekatan teknis saja tidak cukup. Ia mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Aksi bersih sungai dan penanaman pohon dinilai sebagai langkah konkret yang dapat menumbuhkan kesadaran kolektif sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan secara bertahap.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Hazuarli Halim menegaskan krisis lingkungan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan keagamaan. Ia menyampaikan bahwa kerusakan alam tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia.
“Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Karena itu kita wajib menjaga keseimbangan lingkungan yang telah Allah ciptakan,” kata Hazuarli.
Ia menjelaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, danau, dan laut, sebagai perbuatan haram. Menurutnya, tindakan tersebut membawa dampak buruk bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan.
“Menjaga lingkungan itu kewajiban dan berpahala, sementara mencemarkan lingkungan adalah haram dan berdosa. Ini harus menjadi kesadaran kolektif,” ujarnya.
Hazuarli menambahkan, pendekatan keagamaan diharapkan mampu memperkuat gerakan nasional pengelolaan sampah. Ia mendorong peningkatan literasi lingkungan melalui masjid, majelis taklim, serta kegiatan dakwah. Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama dinilai menjadi strategi penting dalam membangun budaya peduli lingkungan. Upaya struktural seperti regulasi dan pengawasan perlu diimbangi dengan pendekatan kultural yang menyentuh nilai dan keyakinan masyarakat.
Aksi bersih Sungai Cikeas dan penanaman pohon di kawasan Sentul menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadapi krisis iklim, pencemaran, dan sampah. Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Perubahan iklim terus menunjukkan dampaknya. Timbulan sampah masih tinggi. Sementara kualitas air sungai di berbagai daerah membutuhkan pemulihan serius.
Pemerintah menilai momentum ini harus dijaga. Penanganan triple planetary crisis membutuhkan konsistensi kebijakan, partisipasi publik, serta dukungan lintas sektor. Tanpa kerja kolektif, ancaman terhadap ekosistem dan kualitas hidup masyarakat akan semakin besar.
Dengan kondisi tersebut, isu lingkungan dipastikan tetap menjadi agenda prioritas nasional. Tantangan global kini telah bertransformasi menjadi realitas lokal yang menuntut respons cepat dan terukur dari seluruh elemen bangsa.
