Medialontar.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengarahkan pemerintah daerah agar mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan bertani dan beternak. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan yang dibutuhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menekan potensi lonjakan harga di pasar.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa kebutuhan bahan baku pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di berbagai daerah. Kondisi tersebut mulai berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama sayuran, buah, telur, dan daging ayam.
Menurut Nanik, pemanfaatan lahan oleh masyarakat menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan secara cepat dan merata. Ia menegaskan, penanaman sayuran dan buah di lahan-lahan kosong, serta pemeliharaan ayam petelur maupun pedaging, dapat membantu menambah suplai pangan tanpa menimbulkan tekanan tambahan pada pasar. “Gerakan ini untuk memastikan bahan baku MBG terpenuhi tanpa memicu inflasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri.
Nanik mencontohkan bahwa harga beberapa komoditas sudah menunjukkan tren kenaikan signifikan. Harga wortel di pasar eceran, misalnya, mencapai Rp23.000–25.000 per kilogram. Sementara itu, harga kentang di tingkat petani di Ciwidey hanya sekitar Rp8.000 per kilogram, tetapi dijual Rp10.000–11.000 di pasar. Di wilayah Dieng, harga komoditas tersebut bahkan menembus Rp12.000 per kilogram. Ia menilai, tingginya permintaan dari SPPG menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga tersebut.
Saat ini terdapat 15.211 SPPG yang telah terverifikasi dan 13.953 di antaranya sudah beroperasi, dengan total 43 juta penerima manfaat MBG. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah, sehingga kebutuhan bahan baku pun semakin besar. Kondisi ini secara langsung berpengaruh pada penyerapan komoditas pertanian dan menekan ketersediaan pasokan di pasar tradisional.
Karena itu, BGN menyiapkan kebijakan khusus terkait penggunaan bahan baku oleh SPPG berdasarkan kondisi harga di tiap daerah. Jika suatu komoditas mengalami penurunan harga, maka SPPG akan diarahkan untuk meningkatkan penggunaannya. Sebaliknya, apabila harga komoditas tertentu melonjak, BGN akan meminta agar penggunaannya dikurangi. “Pendekatan ini diperlukan agar fluktuasi harga dapat ditekan dan pasokan tetap terjaga,” kata Nanik.
Di sisi lain, ia menyoroti kecenderungan SPPG menggunakan bahan baku tunggal atau yang dianggap paling aman setelah beberapa insiden keamanan pangan. Kebiasaan itu membuat diversifikasi pangan berjalan lambat, sehingga rentan memengaruhi stabilitas harga komoditas tertentu. “Substitusi masih minim karena SPPG cenderung memilih bahan yang familiar dan aman,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN mendorong SPPG memperluas pilihan bahan baku MBG. Diversifikasi menu diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas penggunaan komoditas sesuai kondisi pasar di daerah. Nanik menambahkan bahwa diversifikasi menjadi langkah penting menjelang periode akhir tahun, ketika permintaan biasanya meningkat. “Kami mendorong Sistakol untuk memastikan diversifikasi ini berjalan agar tekanan harga, terutama menjelang Nataru, bisa terkendali,” katanya.
BGN berharap imbauan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dapat menciptakan sinergi antara produksi pangan lokal dan kebutuhan program MBG. Dengan begitu, pasokan tetap stabil, harga lebih terkendali, dan program dapat berjalan tanpa mengganggu keseimbangan pasar.
