Lingkungan perguruan tinggi selama ini dipandang sebagai ruang untuk membangun ilmu pengetahuan, karakter, dan masa depan generasi muda. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, harapan tersebut kembali diuji setelah muncul serangkaian dugaan kekerasan seksual di sejumlah kampus di Indonesia. Peristiwa yang mencuat di berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa upaya menciptakan lingkungan akademik yang aman masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen seluruh pihak.
Kasus-kasus yang muncul di Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), UIN Raden Mas Said Surakarta, hingga Universitas Riau (Unri) memiliki karakteristik berbeda. Meski demikian, semuanya menghadirkan pesan yang sama, yakni pentingnya membangun sistem pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap korban tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.
Di Universitas Sumatera Utara, dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dua mahasiswa masih menjalani proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Kampus memilih menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur sebelum mengambil keputusan mengenai sanksi. Selama proses berlangsung, pihak universitas juga berupaya memastikan tidak terjadi pertemuan antara terlapor dengan para pelapor sebagai langkah perlindungan terhadap korban.
Kasus tersebut mendapat perhatian luas setelah sejumlah pengakuan korban bermunculan melalui media sosial. Seiring berkembangnya informasi, semakin banyak mahasiswa yang berani menyampaikan pengalaman mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberanian korban untuk berbicara sering kali muncul ketika mereka merasa tidak lagi sendirian menghadapi persoalan tersebut.
Sementara itu, di Universitas Ahmad Dahlan, dugaan pelecehan seksual yang terjadi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah memasuki dua jalur penanganan. Selain proses hukum yang sedang berjalan, pihak kampus juga menjatuhkan sanksi administratif awal kepada terduga pelaku sebagai bagian dari mekanisme internal sambil menunggu perkembangan berikutnya.
Pendekatan serupa menunjukkan bahwa perguruan tinggi kini semakin berupaya merespons setiap laporan secara lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Respons tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga rasa aman mahasiswa sekaligus memperlihatkan komitmen institusi dalam menangani setiap aduan secara bertanggung jawab.
Di UIN Raden Mas Said Surakarta, laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen juga tengah diproses melalui sistem pengaduan kampus. Pengakuan yang disampaikan lebih dari satu mahasiswa menunjukkan pentingnya mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan kepada pelapor.
Sementara itu, Universitas Riau mengambil langkah dengan menonaktifkan sementara seorang dokter di klinik kampus yang diduga melakukan tindakan tidak sesuai prosedur terhadap sejumlah pasien. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan sekaligus menjaga objektivitas penanganan perkara.
Rangkaian kasus yang terjadi di berbagai perguruan tinggi tersebut menjadi refleksi bahwa kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk dan situasi. Dugaan tindakan tidak hanya terjadi dalam aktivitas perkuliahan, tetapi juga dapat muncul di lingkungan organisasi, kegiatan akademik di luar kampus, hingga fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di bawah institusi pendidikan.
Di balik setiap laporan, terdapat korban yang membutuhkan rasa aman, pendampingan, serta kepastian bahwa pengaduan mereka akan diproses secara adil. Tidak sedikit korban yang membutuhkan waktu panjang sebelum akhirnya berani menyampaikan pengalaman yang dialami. Faktor rasa takut, tekanan sosial, kekhawatiran terhadap stigma, hingga relasi kuasa sering menjadi alasan mengapa banyak kasus baru terungkap setelah berlangsung cukup lama.
Di sisi lain, proses penanganan juga harus tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Setiap laporan memerlukan pemeriksaan yang objektif agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Momentum ini sekaligus mendorong perguruan tinggi untuk terus memperkuat sistem pencegahan melalui edukasi mengenai etika pergaulan, batasan persetujuan (consent), mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta pendampingan psikologis bagi korban. Keberadaan Satgas PPKS maupun satuan penanganan serupa tidak hanya berfungsi ketika kasus terjadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun budaya kampus yang menghormati martabat setiap individu.
Pada akhirnya, kampus yang aman bukan hanya diukur dari kualitas akademiknya, tetapi juga dari kemampuannya melindungi seluruh sivitas akademika. Ketika mahasiswa merasa terlindungi, didengar, dan diperlakukan secara adil, lingkungan pendidikan akan benar-benar menjadi ruang yang mendukung tumbuhnya generasi berintegritas sekaligus menghormati hak asasi setiap manusia.
