Medialontar.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji rencana penyesuaian tarif layanan bus Transjakarta yang selama hampir dua dekade bertahan di angka Rp 3.500 per perjalanan. Wacana ini muncul karena tingginya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa Pemprov tidak dapat terus menanggung seluruh subsidi operasional Transjakarta. Apalagi, rute layanan kini menjangkau wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor, yang membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin meningkat.
“Tentunya tidak bisa Pemerintah Jakarta menanggung semua penduduk Jabodetabek. Kami sudah menghitung agar tarif antara Jakarta dan daerah penyangga bisa seimbang,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Tarif Naik, Tapi 15 Golongan Tetap Gratis
Pemprov DKI memastikan bahwa jika tarif Transjakarta naik, kelompok masyarakat tertentu tetap akan mendapat layanan gratis. Setidaknya, terdapat 15 golongan penerima manfaat yang akan terus mendapatkan subsidi penuh.
Kelompok tersebut meliputi pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan Pemprov DKI, tenaga kontrak, penerima KJP Plus, penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa), anggota PKK, serta pekerja bergaji setara upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, ada juga penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI/Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pendidik PAUD, pengurus masjid/musala, serta kader jumantik, karang taruna, dan posyandu.
“Golongan-golongan ini tetap akan kami proteksi. Mereka tidak akan terdampak penyesuaian tarif,” tegas Pramono.
Subsidi Berat Usai Dana Bagi Hasil Dipotong
Pramono menambahkan, beban subsidi yang besar makin terasa setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI harus menyesuaikan alokasi anggaran agar tetap mampu menjaga kualitas layanan publik.
“Selama ini kami memberi subsidi sekitar Rp 9.700 per penumpang. Artinya, setiap orang hanya membayar Rp 3.500 dari harga keekonomian tiket sekitar Rp 13.000. Kalau terus seperti ini, berat bagi kami, apalagi DBH baru saja dipotong,” jelasnya.
Pramono menegaskan, rencana penyesuaian tarif ini tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat. Menurutnya, keputusan akhir akan mempertimbangkan kemampuan warga Jakarta dan masukan dari berbagai pihak.
Opsi Tarif Baru Transjakarta di Kisaran Rp 5.000–Rp 7.000
Dalam proses kajian, Pemprov DKI menerima berbagai saran dari masyarakat. Sejumlah masukan menyebut tarif baru Transjakarta idealnya berada di kisaran Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per penumpang.
“Kami mendengar banyak usulan di media dan forum publik. Rata-rata masyarakat menilai tarif yang wajar ada di antara Rp 5.000 sampai Rp 7.000. Namun keputusan tetap akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” kata Pramono.
Jika disetujui, ini akan menjadi kenaikan tarif pertama dalam hampir 20 tahun. Terakhir, tarif Transjakarta naik pada 2005 dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.500 per penumpang.
Tarif Ekonomis dan Peningkatan Layanan Transjakarta
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa tanpa subsidi, tarif keekonomian Transjakarta sebenarnya mencapai Rp 13.000 per perjalanan. Oleh karena itu, penyesuaian harga dianggap wajar mengingat biaya operasional, bahan bakar, dan perawatan terus meningkat.
Meski demikian, Syafrin memastikan bahwa peningkatan tarif nantinya akan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Tahun ini, jumlah bus listrik yang beroperasi di Jakarta akan meningkat signifikan dari 200 menjadi 500 unit.
“Dengan bertambahnya bus listrik, polusi udara akan berkurang dan layanan transportasi menjadi lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah memperbarui data mengenai kemampuan membayar (ability to pay) dan keinginan membayar (willingness to pay) masyarakat. Kajian ini penting karena kenaikan tarif memiliki dampak langsung terhadap jumlah penumpang.
Pertimbangan Sosial dan Ekonomi
Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan aksesibilitas layanan publik. Kenaikan tarif dinilai perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi minat warga menggunakan transportasi umum.
Dengan jumlah penumpang Transjakarta yang mencapai jutaan setiap hari, keputusan ini akan berpengaruh besar terhadap mobilitas masyarakat perkotaan. Namun Pemprov menegaskan, kebijakan akhir akan diumumkan setelah seluruh kajian selesai dan disosialisasikan secara luas.
