Perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja membutuhkan ruang komunikasi yang mampu menyatukan berbagai aspirasi sekaligus membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Atas dasar itu, peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara organisasi buruh, pemerintah, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan nasional.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan Sekretariat Bersama KBPBI di Jakarta sebagai simbol bersatunya berbagai konfederasi buruh dalam memperjuangkan kepentingan para pekerja. Kehadiran sekretariat tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi yang mampu memperkuat suara buruh sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui pendekatan dialog dan kolaborasi.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh konfederasi yang memilih bersatu dalam satu wadah perjuangan. Menurutnya, kebersamaan akan memperkuat posisi buruh dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat dan produktif.
Kapolri menegaskan bahwa perjuangan untuk memperoleh hak-hak pekerja harus terus dilakukan. Namun, upaya tersebut juga perlu diiringi dengan komitmen menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Menurutnya, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menjelaskan bahwa kondisi global yang terus berkembang menghadirkan tantangan baru bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dinamika geopolitik internasional hingga fluktuasi harga energi berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan dunia ketenagakerjaan. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memperkuat persatuan agar mampu menghadapi berbagai tekanan tersebut secara bersama-sama.
Dalam pandangan Kapolri, buruh memiliki peran strategis sebagai penggerak produktivitas nasional. Keberhasilan berbagai program pembangunan, termasuk hilirisasi industri, swasembada pangan, serta penguatan sektor energi, tidak dapat dipisahkan dari kontribusi para pekerja di berbagai sektor.
Oleh sebab itu, pembukaan lapangan pekerjaan baru harus terus didorong melalui iklim investasi yang sehat. Program hilirisasi yang sedang dikembangkan pemerintah dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
Selain meresmikan sekretariat bersama, Kapolri juga menegaskan komitmen Polri dalam mendukung perlindungan hak-hak pekerja melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya adalah penguatan Desk Ketenagakerjaan yang dibentuk sebagai sarana pelayanan, pendampingan, dan mediasi terhadap berbagai persoalan hubungan industrial.
Menurut Kapolri, Desk Ketenagakerjaan telah menunjukkan kontribusi nyata dalam membantu penyelesaian berbagai perkara ketenagakerjaan. Hingga saat ini, ratusan perkara telah ditangani, termasuk fasilitasi ribuan pekerja untuk memperoleh status sebagai pegawai tetap di perusahaan tempat mereka bekerja.
Selain itu, Desk Ketenagakerjaan juga berperan dalam memediasi sengketa hubungan industrial yang berujung pada penyelesaian kompensasi bagi para pekerja. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berakhir di pengadilan, tetapi dapat ditempuh melalui komunikasi yang mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama.
Kapolri meminta agar Desk Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap laporan maupun keluhan pekerja diharapkan memperoleh respons yang cepat sehingga persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara profesional, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan harus menjadi bagian dari sistem pelayanan Polri yang berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga tersebut tetap dapat bekerja secara optimal tanpa bergantung pada pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.
Lebih jauh, Kapolri berharap Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mampu menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan konstruktif yang mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, mulai dari pekerja, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
Peresmian sekretariat tersebut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan investasi dan pertumbuhan industri, tetapi juga dukungan sumber daya manusia yang terlindungi hak-haknya. Dengan semangat persatuan, dialog, dan kolaborasi, berbagai tantangan ketenagakerjaan diharapkan dapat dihadapi secara bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
