Medialontar.com – Kabupaten Sumenep, Madura, baru saja menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) campak. Data menunjukkan lebih dari dua ribu kasus suspek tercatat, dengan 17 anak meninggal dunia. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: mengapa penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksinasi masih merenggut nyawa anak-anak?
Secara medis, campak dikenal sebagai salah satu penyakit paling menular di dunia. Virus ini memiliki angka reproduksi dasar 12 hingga 18, artinya satu anak yang sakit dapat menularkan ke belasan orang di sekitarnya. Gejala awal memang tampak ringan, seperti demam dan ruam. Namun, dampaknya jauh lebih berbahaya. Setelah masuk ke tubuh, virus tidak hanya menyerang kulit, tetapi juga melemahkan sistem imun dengan fenomena immune amnesia. Kondisi ini membuat anak kehilangan perlindungan terhadap penyakit lain, sehingga rentan mengalami komplikasi seperti pneumonia, diare berat, hingga infeksi telinga.
Dalam kasus yang lebih berat, campak dapat menyebabkan ensefalitis atau peradangan otak yang memicu kejang, koma, hingga kematian. Bertahun-tahun setelah sembuh, sebagian kecil anak juga berisiko mengalami penyakit otak progresif bernama SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis), yang hampir selalu berakhir fatal. Risiko kematian meningkat pada anak-anak dengan kondisi gizi buruk. Tidak heran bila Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat campak setiap tahun, terutama di negara-negara dengan cakupan vaksinasi rendah.
Kasus di Sumenep menunjukkan persoalan bukan terletak pada ketersediaan vaksin, melainkan penerimaan masyarakat. Madura dikenal sebagai daerah dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat. Pesantren dan kiai menjadi rujukan moral serta sosial, termasuk dalam hal kesehatan. Sejak polemik vaksin MR pada 2018, ketika isu halal-haram diperdebatkan, keraguan masyarakat terhadap imunisasi semakin menguat. Walaupun fatwa keagamaan memperbolehkan vaksinasi dengan alasan darurat, stigma yang sudah terbentuk sulit dihapus. Akibatnya, mayoritas anak yang meninggal di Sumenep ternyata belum pernah menerima imunisasi campak.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara juga menghadapi penolakan vaksin dengan alasan serupa. Nigeria pernah mengalami wabah polio kembali setelah vaksinasi sempat diboikot karena isu agama. Pakistan dan Afghanistan pun masih berjuang menekan polio akibat penolakan berbasis politik maupun kepercayaan. Pola yang sama terlihat di Sumenep, ketika sains tidak cukup melindungi masyarakat tanpa adanya legitimasi sosial dan dukungan tokoh agama.
Pemerintah kini menghadapi dilema. Di satu sisi, langkah cepat berbasis data epidemiologi dibutuhkan untuk menekan penyebaran virus. Di sisi lain, kebijakan kesehatan publik berisiko ditolak bila tidak mendapat legitimasi dari otoritas keagamaan setempat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun jembatan antara keyakinan dan ilmu pengetahuan.
KLB campak di Sumenep menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat strategi imunisasi nasional. Upaya yang dapat ditempuh antara lain melibatkan tokoh agama sejak awal program, menyampaikan narasi keagamaan yang menekankan perlindungan jiwa sebagai kewajiban, mempercepat sertifikasi halal, serta meningkatkan komunikasi publik yang konsisten.
Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa kesehatan publik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya vaksin, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat. Anak-anak yang meninggal bukan hanya korban virus, melainkan juga korban dari lemahnya kepercayaan antara sains dan keyakinan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan bahwa isu keraguan vaksin berbasis agama dapat dijawab dengan pendekatan yang menyeluruh.
