Medialontar.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyalurkan anggaran belanja negara agar bisa langsung dirasakan masyarakat. Pada tahun 2026, dari total belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, sekitar 53,87 persen atau senilai Rp 2.070 triliun akan digelontorkan melalui berbagai program yang menyasar kebutuhan publik.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan menyebut, alokasi tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.377 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 693 triliun. Pemerintah menilai kombinasi keduanya merupakan satu kesatuan dalam mendukung pelaksanaan program baik di pusat maupun daerah.
Pemerintah memastikan berbagai skema itu ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 didesain dengan memperlebar defisit, dari rencana awal Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen PDB menjadi Rp 689,1 triliun atau setara 2,68 persen PDB.
Kenaikan defisit terjadi karena target belanja negara bertambah dari Rp 3.786,5 triliun menjadi Rp 3.842,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara hanya naik tipis dari Rp 3.147,7 triliun menjadi Rp 3.153,6 triliun. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa defisit 2026 tetap lebih rendah dibandingkan proyeksi 2025 yang diperkirakan mencapai 2,78 persen dari PDB.
Sejalan dengan itu, tim ekonom lembaga keuangan nasional juga memperkirakan manfaat langsung dari APBN 2026 akan cukup besar. Mereka menilai anggaran tersebut dapat menopang aktivitas ekonomi terutama dari sisi konsumsi dan investasi. Dari dana yang tersedia, sedikitnya 18 program prioritas akan berjalan untuk memberikan manfaat langsung ke masyarakat.
Beberapa program utama yang mendapatkan alokasi terbesar antara lain subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 381 triliun, penyediaan makanan bergizi gratis Rp 335 triliun, serta subsidi non-energi termasuk kredit usaha rakyat dan pupuk Rp 109 triliun. Program bantuan pendidikan melalui beasiswa juga diprioritaskan dengan nilai Rp 89 triliun.
Selain itu, pemerintah menyalurkan Rp 83 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih, Rp 69 triliun untuk bantuan iuran asuransi kesehatan, serta Rp 64 triliun guna mendukung tenaga pendidik non-PNS. Di bidang perumahan, tersedia Rp 49 triliun, sementara bantuan pangan melalui Kartu Sembako dialokasikan Rp 44 triliun. Program Keluarga Harapan dan cadangan pangan nasional masing-masing mendapatkan Rp 29 triliun.
Adapun program lain yang juga dibiayai adalah pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggulan sebesar Rp 28 triliun, pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 25 triliun, serta rehabilitasi sekolah Rp 23 triliun. Sektor pangan juga didukung melalui pembangunan lumbung pangan Rp 22 triliun dan pembangunan bendungan serta irigasi Rp 12 triliun. Program kesehatan berupa pemeriksaan gratis dan revitalisasi rumah sakit memperoleh Rp 7 triliun, sementara kampung nelayan nasional serta program garam mendapat alokasi serupa.
Dengan komposisi belanja tersebut, pemerintah berharap APBN 2026 tidak hanya menjadi instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas, tetapi juga sebagai alat distribusi kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
