Medialontar.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sebagian besar kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) di dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai, permasalahan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana, bukan alasan untuk menghentikan program yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat.
“Jadi bukan programnya yang harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa hampir seluruh dapur yang terlibat dalam insiden keracunan diketahui tidak mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan sesuai aturan.
Prasetyo menambahkan, pemerintah kini tengah menyempurnakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan program MBG. Ia memastikan regulasi tersebut akan memperkuat mekanisme pengawasan dan memperjelas tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, termasuk dapur mitra penyedia makanan. “Perpres ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan maksimal,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyempurnaan beleid tersebut akan rampung dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, juga membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan demi optimalisasi pelaksanaan program. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan setiap dapur memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga mewajibkan juru masak di dapur mitra MBG memiliki sertifikat keahlian memasak, termasuk pemahaman tentang keamanan pangan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat program.
Sementara itu, data terbaru mencatat sebanyak 6.457 orang menjadi korban keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG. Dari jumlah tersebut, wilayah Pulau Jawa menjadi lokasi dengan kasus terbanyak, mencapai 4.147 orang. Kasus-kasus tersebut mencuat dalam dua bulan terakhir dan menjadi perhatian serius pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) turut menyoroti persoalan sanitasi di sejumlah dapur penyedia MBG. Lembaga itu menemukan masih banyak SPPG yang belum memiliki sistem pengolahan air bersih yang memadai. Kondisi ini diyakini berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kontaminasi makanan yang akhirnya memicu kejadian keracunan di beberapa daerah.
Dengan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat mengenai SOP, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG dapat kembali berjalan sesuai tujuan awal, yakni memastikan masyarakat mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi secara merata. Prasetyo menegaskan, perbaikan sistem menjadi langkah utama agar manfaat program tetap dirasakan tanpa mengulang kesalahan yang sama.
